PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK INDONESIA
Tugas Mata Kuliyah : Antropologi Politik
Dosen Pembimbing : Ayu Sa’idah, M. Hum
Disusun Oleh :
Nur Hasana
( 13187205013 )
PROGRAM STUDY PPKN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
ANGKATAN 2013
R E S U M E
A. Pengertian
Sistem, Politik, dan Sistem Politik
Sistem menurut pamudji (1981:4) merupakan suatu kebulatan atau
keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan
hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang
komplek atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok
yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagian
yang lain akan merasakan kendalanya.
Politik dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudian
diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “politics” .asal
mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti
negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang
hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya
kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan,
dan kekuasaan pemerintah.
Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan
dapat dikatakan sebagai seni, disebut sebagai seni karena banyak beberapa para
politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik tetapi mampu berkiat memiliki
bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan
kharismatik menjalankan roda politik pemerintahan.
Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur
dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada
beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :
·
Menurut Almond, Sistem Politik
adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan
fungsi integrasi dan adaptasi.
·
Menurut Rober A. Dahl, Sistem
politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang
melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan,
ataupun wewenang.
·
Sistem Politik menurut Rusadi
Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan
dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu
proses yang langggeng.
Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat
fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang
menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa
kini dan masa yang akan datang).
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan
berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum
termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan
keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
. Adapun
prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
- pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda
- Negara berdasarkan atas hukum
- Pemerintah berdasarkan konstitusi
- jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
- pemerintahan mayoritas
- pemilu yang bebas
- parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama
lain. Sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak
berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu negara sulit disebut demokrasi
apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat tidak ada
pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan kebebasan rakyat dalam
berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian
berjalannya satu prinsip demokrasi akan berpengaruh pada prinsip lainnya.
B. Lembaga politik
Secara awam berarti suatu organisasi tetapi lembaga bisa
juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah
lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di
Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam
konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan
memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu
demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga
politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Pemilihan pejabat, yakni
proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian
menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu
bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan
umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam
kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita
untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam
negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia
saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku
pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai
dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga
feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti
bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik
dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan
mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
Untuk melembagakan
demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang
akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi
pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang
sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya
bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu
berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
C. Perkembangan sistem politik Indonesia
1. Sistem
Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu
berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh
MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden
berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan
tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara
lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.
Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi
negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan
tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga
yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai
lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain yang berada
dibawahnya.
2. Sistem
Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
Pokok-pokok
sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :
- bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
- DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
- kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.
DAFTAR PUSTAKA
Ø http://www.slideshare.net/azizazea2/tugas-makalah-sistem-politik
